AkademicaNews

Penelitian

BUNGO, AKADEMICANEWS.COM – Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) baru-baru ini telah mengundang Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo (YPMMB) pada kegiatan silaturahmi dewan Asatidz/Asatidzah.

Ketua Yayasan Universitas Muara Bungo, H. Andriansyah beserta rombongan yang terdiri dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Mulia Jaya, Kepala Bidang Pengabdian LPPM UMB Dedi Epriadi beserta Tim Media Center Akademica disambut hangat oleh pengurus FKDT berserta para orang tua di MDTA Nurul Falah.

Kehadiran H. Andriansyah ke Dusun Kuning Gading tersebut merupakan inisiatif segenap pengurus FKDT dan Forum Komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran Kecamatan Pelepat Ilir untuk membahas permasalahan Madin yang menjadi kegelisahan para warga yang menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan Non-Formal seperti Madrasah Diniyah. Pasalnya, Ijazah Madin yang diperoleh anak-anak mereka di Madrasah saat ini tidak dapat dipergunakan untuk syarat melanjutkan pendidikan ketingkat berikutnya.

Ketua FKDT Kecamatan Pelepat Ilir, Rosid. R ketika memberikan sambutan mengutarakan kegelisahan seluruh pengurus FKDT dan para orang tua siswa Madrasah. Dengan kucuran air mata, Rosid menceritakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh warga dan orang tua di Pelepat Ilir khawatir pengakuan ijazah Madrasah Diniyah sebagai syarat melanjutkan pendidikan formal. Persoalan ini memunculkan pertanyaan tentang pengakuan dan kesetaraan pendidikan agama dengan pendidikan formal di negara ini.

"Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak siswa yang menyelesaikan pendidikan di Madrasah Diniyah, lembaga pendidikan agama yang berfokus pada pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam. Namun, beberapa dari mereka yang ingin melanjutkan pendidikan menghadapi kendala karena ijazah yang dikeluarkan oleh Madrasah Diniyah mereka tidak secara otomatis diakui oleh institusi pendidikan formal", Ungkap Rosid.

Dari pantauan Tim Akademicanews saat pembahasan persoalan Ijazah Madin tersebut, Meskipun anak-anak meraih prestasi akademik yang baik selama di Madrasah Diniyah, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa ijazahnya tidak dapat diterima sebagai syarat masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. 

Warga Pelepat Ilir merasa bahwa kebijakan ini tidak adil, sebab Madrasah Diniyah juga merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa.

Masalah pengakuan ijazah Madrasah Diniyah ini memantik kepedulian Andriansyah untuk memikirkan kesetaraan pendidikan agama dengan pendidikan formal. Ia berpendapat bahwa penting untuk mengakui dan memfasilitasi siswa yang menyelesaikan pendidikan agama untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan. 

"Program pembangunan pendidikan agama itu penting, ini terus dijalankan oleh Ayah saya dulu ketika membangun Kabupaten Bungo. Karena setelah pembangunan fisik, maka perlu juga ada pembangunan "Ghaib" yang perlu juga kita sama-sama pikirkan. Pembangunan Ghaib itu isinya ada di kepala. Di kepala ini adalah semua dasar pembangunan itu, seperti Ilmu Pengetahun tidak bisa dilihat namun bisa kita rasakan melalui etika dan adab yang kita lihat dari anak-anak kita. Tentu contoh itu bukan hanya berasal dari guru, melainkan dasarnya melalui orang tua", Ujar Andriansyah.

Menurut Andriansyah, Ilmu Pengetahuan adalah modal penting mengatasi dan menghadapi berbagai persoalan pelik dalam kehidupan sosial. Tak melulu soal pembangunan fisik, pembangunan Ilmu Pengetahaun dan pendidikan agama adalah dasar pertama membangun peradaban manusia yang baik. Ia menerangkan dari terciptanya peradaban manusia baik, maka akan lahir pemimpin yang baik.

"Poin-poin persoalan Madin yang diberikan ke saya, itu saya bahas bersama dosen-dosen di Universitas Muara Bungo. Perguruan tinggi seperti kami tugasnya adalah meneliti, maka kami ulas dulu peraturan dan undang-undangnya. di PP Nomor 55 Tahun 2007, sebenarnya Ijazah Madin ini telah diakui oleh negara. Namun kurangnya pemahaman orang yang memangku wewenang di Kabupaten Bungo ini sehingga terjadilah Ijazah itu tidak berlaku", Jelas Ketua Yayasan.

Pria yang pernah menjabat sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo ini beranggapan bahwa, perlu diberikan dorongan dan penjelasan kepada pemangku kebijakan di pemerintah.

"Tidak serta-merta harus menunggu besok, tidak akan jadi. Sekarangpun sebenarnya bisa, kalau 'Dia' mau. Apabila nanti dari sini ada perwakilan, tentu orang yang paham tentang Madin adalah orang Madin. Saya lihat harus ada perwakilan dari orang-orang yang mengerti tentang pendidikan Madrasah. Untuk permasalahan Madin yang ada di Bungo Dani, maka kita perlu cari orang yang tepat dan mengerti tentang Madin. Bukan siapa dia, tapi lihat pengetahuan dan kinerjanya. Dan ingat ketika memilih perwakilan, anda sedang memilih pemimpin untuk anak-anak kita", Ungkap Aa Andre.

Selain itu, poin penting yang menjadi sorotan Andriansyah terkait persoalan Madin saat ini selain Ijazah yakni permasalahan tenaga operator input data EMIS. Andriansyah mengungkapkan bahwa Universitas Muara Bungo akan membantu para pengurus MDTA dalam pelatihan input aplikasi basis data siswa madrasah yang terhubung langsung dengan database Kementerian Agama pusat itu.

"Laboratorium Komputer Universitas Muara Bungo beserta teknisi siap memfasilitasi pelatihan para operator data EMIS Madin. Karena ini sangat penting untuk kemajuan Madin, Data di aplikasi ini menjadi basis dalam pengambilan kebijakan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama. Seperti bantuan dana BOS, Data Ujian, pengusulan Program Indonesia Pintar dan lainnya, Silahkan datang ke UMB, dan ini merupakan Tri Dharma kami. Makanya kami turun jemput bola" Jelas Aa'.

Sempat mengulas secara singkat bagaimana komitmen Universitas Muara Bungo untuk selalu bersedia membantu Pemerintah Dusun mengelola dana desa pada seminar Nasional untuk seluruh Rio (Kepala Desa) pada Maret lalu, Andriansyah menjelaskan bahwa di dalam dana desa terdapat hak untuk pendidikan Non Formal seperti Madrasah.

"Baru-baru ini kita menyelenggarakan seminar untuk Datuk Rio se-kabupaten Bungo untuk mengelola dana desa. Perlu saya jelaskan, bahwa di dalam dana desa itu ada hak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 disebutkan bahwa apabila bukan pemerintah pusat, maka pemerintah daerahlah yang harus menyisihkan anggaran untuk Madin. Dari pusat telah disediakan, lalu di tingkat daerah menyisihkan untuk digunakan di pendidikan. Bahkan beasiswapun boleh dari dana desa", Tekan Aa Andre.

Menilai penjelasan Andriansyah tersebut, tim akademikanews melakukan riset singkat, bantuan Pemerintah Daerah akan memperkuat posisi pesantren dan madrasah diniyah. Apabila melihat di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat rata-rata pesantren di Jawa Barat dan Jawa Timur secara fasilitas sudah lebih berkembang hal ini terlihat dari adanya bantuan Bantuan Oprasional Madin yang diglontorkan Pemerintah Daerah.

Wujud dukungan Pemerintah Daerah bukan hanya dari materi namun pengakuan ijazah Madin menjadi salah satu syarat masuk pendidikan formal sudah lama di berlakukan di kedua Provinsi itu.

Bagaimana dengan Provinsi Jawa Tengah? Ternyata perhatian Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Madrasah Diniyah tidak kalah dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Jawa Barat. 

Terhitung mulai tahun 2019 lalu, Pemerintah Daerah Jawa Tengah mengglontorkan bantuan Honor Guru Madin dan TPQ sampai puluhan miliar dan dilanjutkan pada tahun ini dengan menambah jumlah penerimanya.

Jauh sebelumnya, di Kabupaten Purbalingga telah ada perhatian Pemda terhadap dunia Pendidikan Madin dengan memberikan honor kepada guru madin perbulan di tahun 2019 yang jumlah penerimanya lebih dari 1200 Ustadz.

Lalu, di Kabupaten Bandung perhatiannya Pemda telah dituangkan menjadi Perbup Bandung No 34 tentang pendidikan Madin jelasnya pada pasal 36 ayat (2) dengan bunyi "Bahwa siswa Diniyah Takmiliyah yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi wajib melampirkan ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah untuk SMP/Mts, Diniyah Takmiliyah Wustho untuk ke SMA/SMK/MA".

Hal yang sama juga sudah dilaksanakan di Kabupaten Brebes. Ijazah Madin bisa menjadi syarat dalam PPBD di sekolah.

Andriansyah mengakui, bahwa saat ini selalu ada gerakan dan program-program pendampingan yang terus digalak Civitas Akademika Universitas Muara Bungo untuk membantu Pemerintah Kabupaten dan Dusun, khususnya membantu penyelesaian persoalan dunia pendidikan seperti yang dialami Madin saat ini.

"Bapak dan Ibu sekalian, saya bersama tim dari akademisi UMB beserta media akan terus melakukan gerakan-gerakan pendampingan dan pengabdian. Tidak perlu menunggu sampai 2024, semuanya dimulai dari sekarang. Kalau semuanya siap bergerak, ayo kita sama-sama bergerak. Bersama kampus, apabila kita sudah melakukan riset dan penelitian-penelitian persoalan ini dengan keyakinan dari diri kita. Kami pun dari Universitas Muara Bungo, kalau ada program beasiswa, kami mau meberikannya kepada anak-anak yang berijazah Madin", Ungkap Aa Andriansyah. (HBS)

Hermanto BS

Masalah pengakuan ijazah Madrasah Diniyah ini memantik kepedulian Andriansyah untuk memikirkan kesetaraan pendidikan agama dengan pendidikan formal.

DARI PERSOALAN IJAZAH, GAJI, HINGGA DATA EMIS, ANDRIANSYAH: KITA BERGERAK BERSAMA-SAMA

BUNGO, Akademicanews.com-Ratusan Warga dan Orang Tua menyambut gembira kedatangan Ketua Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo, H. Andriansyah ke Pelepat Ilir beberapa waktu lalu. Kedatangan H. Andriansyah tersebut bak angin lega bagi para Pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan Forum Komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran, Jumat (02/06/2023).

Kehadiran Putra Zulfikar Achmad tersebut dalam rangka menghadiri undangan dari segenap pengurus FKDT dalam silaturahmi pembahasan pemberlakuan ijazah MDTA sebagai salah satu syarat masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

Didampingi Salah satu Dosen Universitas Muara Bungo, Mulia Jaya, S.IP.,M.Si serta Analis Kebijakan Publik, Dedi Epriadi, S.Sos.,M.Si sebagai wujud serius Ketua Yayasan membawa Universitas Muara Bungo dalam mengkaji permasalahan Madin yang berlarut-larut tersebut.

Sebanyak 39 Madin hadir dalam silaturahmi yang diselenggarakan di Dusun Kuning Gading, Kecematan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Silaturahmi dewan Asatidz/Asatidzah dilaksanakan di MDTA Nurul Falah dihadiri langsung oleh Atik Suwarti selaku Kepala Madin Nurul Falah dan Rosid. R sebagai Ketua FKDT Pelepat Ilir.

Dalam sambutan Ketua FKDT Pelepat Ilir, Rosid. R, terlihat meluapkan tangis haru dalam menjelaskan maksud mengundang pihak Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo ke Pelepat Ilir. Bagi Rosid, kedatangan H. Andriansyah merupakan kebahagiaan yang besar karena mau mendengar keluh kesah yang dirasakan Madin saat ini.

Rosid dengan perasaan bahagia dan sedih menceritakan dengan detail terkait permasalah Madin ke H. Andriansyah sebagai pihak Perguruan Tinggi Universitas Muara Bungo yang diharapkan bisa memberi bantuan pemikiran serta solusi kepada pengurus FKDT perihal legalitas Ijazah Madin sebagai persyaratan melanjut pendidikan.

“Kami melihat soal pemberlakuan ijazah MDTA sampai hari ini tidak jelas, kami memohon bantuan Pak Andriansyah terkait permasalahan ini. Kasihani kami dan anak-anak kami yang tidak dapat melanjutkan pendidikan tingkat lanjut Pak Andri,” ujar Rosid.

Ia mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo memberikan perhatian terhadap kehadiran MDTA ini sebagai upaya memperbaiki akhlak anak-anak dan generasi penerus di Kabupaten Bungo.

“Kami juga mohon perhatian, dimana lembaga-lembaga MDTA yang ada saat ini sepertinya dibiarkan berjuang sendirian. Bahkan yang sangat memprihatinkan, sampai harus ada yang tutup,” ungkapnya.

Pria ini mengutarakan dengan sedih, kondisi MDTA di Pelepat Ilir saat ini sangat memprihatinkan, dari mulai guru, siswa hingga lembaga yang melaksanakannya. Bahkan guru MDTA sampai ada yang tidak bergaji.

“Bagaimana itu terjadi, dari murid kami yang sedikit ini membayar iuran, bagaimana lembaga MDTA bisa berkembang? Begitu juga dengan lembaga yang juga kerap kesulitan dalam mengurus kelengkapan izin dan sebagainya,” Ungkap Rosid.

Rosid mengharapkan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap persoalan MDTA ini, sebagai upaya mewujudkan generasi penerus Kabupaten Bungo yang bertaqwa.

H. Andriansyah, menyikapi keluh kesah ketua FKDT tersebut dan mengatakan persoalan keberlangsungan MDTA sudah masalah prioritas semua pemangku kebijakan di Daerah untuk dicari solusinya.

“Semua ini menjadi perhatian kita semua. Setiap pemangku kebijakan di Pemda, Pemkab bahkan Institusi Pendidikan Tinggi seperti Universitas Muara Bungo merasa ini fokus kita bersama. Kita dari Perguruan Tinggi UMB siap selalu membantu perihal Perda MDTA ini. Dan perlu dicatat, ini juga tugas kami sebagai insan Akademika, sudah menjadi Tri Dharma kami untuk ikut memberi solusi, mengkaji serta membantu permasalahan seluruh warga. Kita akan mendorong terus agar perda ini benar-benar dilaksanakan dan memiliki efek yang besar terhadap perubahan karakter generasi penerus Kabupaten Bungo,” Jelas Andriansyah.

H. Andriansyah menuturkan, butuh kesungguhan bersama dalam mewujudkan Perda MDTA ini bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Bungo. Ia juga mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya utuk memperhatikan keberlangsungan Perda ini.

“Kita sangat berharap Perda Madin ini lahir dan mampu memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan Islam di Kabupaten Bungo,” Pungkas Andriansyah. (HBS)

Kehadiran Putra Zulfikar Achmad tersebut dalam rangka menghadiri undangan dari segenap pengurus FKDT dalam silaturahmi pembahasan pemberlakuan ijazah MDTA sebag

PERTANYAKAN IJAZAH MADIN SEBAGAI SYARAT MELANJUTKAN PENDIDIKAN, WARGA PELEPAT ILIR MENGADU KE YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI MUARA BUNGO

Menyusun Rencana Program/Kegiatan Ketahanan Pangan dengan Beberapa Pendekatan

Disampaikan oleh Acep Sopandi, Pendamping Desa Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo sebagai Pemateri Seminar Nasional Ketahanan Pangan 6 Maret 2023 di Ballroom Semagi Hotel, Bungo.

Pentingnya
menyusun perencanaan program/kegiatan ketahanan pangan di Desa berbasis potensi
lokal agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menyimpang dari amanah
peraturan perundang-undangan, maka dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi agar
terpotret kondisi eksisting ketahanan pangan di Desa.

Terdapat tiga pendekatan yang ditawarkan dalam memotret kondisi ketahanan pangan di Desa
untuk memudahkan Desa dalam menyusun perencanaan hingga ke level mikro.

Pertama,
membaca kondisi eksisting ketahanan pangan dengan mendayagunakan data dan
informasi yang tersedia di Desa. Data dan informasi yang tersedia, biasanya ada
di Pokja III PKK atau data dan infomasi yang dimiliki OPD teknis melalui UPT
atau tenaga PPL Pertanian.

Data yang ada di Pokja III PKK biasanya menggunakan
istilah-istilah spesifik tentang pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lumbung
hidup, warung hidup, bank hidup dan seterusnya. Penting memahami
istilah-istilah yang lazim mereka gunakan agar dapat mengkuantifikasikan
(mengkalkulasi) berapa rumah tangga yang memiliki lahan pekarangan produktif.

Paling
tidak, pemerintah Desa tahu seberapa banyak konsumsi pangan dan gizi yang
mereka peroleh dari lahan mereka sendiri untuk kemudian dikembangkan dengan
intervensi program/kegiatan yang tepat. 

Akan lebih baik jika Desa memiliki data
konsumsi pangan rumah tangga. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi peluang dan
hambatan, serta kekuatan dan kelemahannya perlu dilakukan diskusi terfokus
antara pemerintah Desa dan masyarakat (unsur keterwakilan masyarakat) agar
pemerintah Desa mampu menciptakan strategi kebijakan penanganannya.

Kedua,
membaca kondisi eksisting ketahanan pangan melalui operasionalisasi instrument
penilaian ketahanan pangan di Desa berdasarkan Keputusan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman
Ketahanan Pangan di Desa yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: Ketersediaan
pangan di Desa, Keterjangkauan pangan di Desa, dan Pemanfaatan pangan di Desa
(halaman 10-15).

Dari
ketiga aspek tersebut dibagi lagi dalam beberapa indikator dan kriteria yang
kemudian dilakukan penilaian (skoring) berdasarkan kondisi yang berkesesuaian,
sehingga akan didapat skor/nilai total kondisi ketahanan pangan di Desa.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyocokkan skor total dengan
interval skor yang ada pada Tabel rekomendasi hasil penilaian instrumen
ketahanan pangan untuk melihat berada pada posisi mana kondisi ketahanan pangan
di Desa berikut dengan uraian/deskripsi dan rekomendasinya.

Ketiga,
membaca kondisi eksisting dengan beberapa aspek yang relevan sekaligus
mengevaluasi program/kegiatan ketahanan pangan yang sudah dilakukan pada tahun
sebelumnya.

Penilaian ini dilakukan agar program/kegiatan yang sudah dilakukan
sebelumnya dapat dibenahi dan diupayakan keberlanjutannya dengan beberapa alternatif
solusi melalui penanganan program/kegiatan yang tepat. Beberapa aspek yang
dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi ini meliputi: Ketersediaan
pangan di Desa, Kecukupan pangan di Desa, dan Keterjangkauan pangan di Desa.

Setelah
semuanya teridentifikasi (terpetakan), skema program/kegiatan ketahanan pangan
yang akan dilakukan biasanya tidak tidak jauh dari beberapa pilihan, yaitu:

1. Program basis lumbung atau sentra melalui penyediaan
pangan melalui pengelolaan lumbung pangan atau sentra pangan (nabati dan
hewani).

2. Program basis rumah tangga/keluarga melalui pemanfaatan
lahan pekarangan untuk budi daya tanaman pangan dan/atau sayuran dan sejenisnya
melalui skema RPL (Rumah Pangan Lestari).

3. Program bantuan pangan secara berkala untuk
rumah tangga rawan pangan, sasaran konvergensi pencegahan dan penanganan stunting.

4. Penanganan pasca panen (penyimpanan,
pengolahan, dan pemasaran).

Untuk
menunjang keberhasilan program/kegiatan yang telah dirumuskan, perlu dilakukan
beberapa kegiatan, berupa:

1. Pemberdayaan KWT (Kelompok Wanita Tani), Pokja
PKK/Dasawisma, atau masyarakat sasaran.

2. Pelatihan-pelatihan yang menunjang aspek
produksi dan penanganan pasca panen.

3. Pengadaan, pengelolaan, dan penyimpanan
cadangan pangan melalui BUM Desa (skema penyertaan modal Desa atau penugasan
lainnya).

4. Peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa
terkait dengan distribusi, pengelolaan pasca panen, dan pemasaran pangan.

5. Koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak
yang berkepentingan baik level Desa, supraDesa, maupun pihak ketiga.

6. Monitoring dan evaluasi berkala, minimal 2
(dua) kali dalam masa pelaksanaan untuk mendeteksi permasalahan dan mengukur
tingkat keberhasilan.

Terhadap
apa yang sudah dirumuskan, kemudian disusun rencana kerja berikut dengan
penjadwalan pelaksanaan, penanganan masalah, alokasi anggaran per kegiatan dan
sumber daya tenaga yang dibutuhkan, serta instrumen monitoring dan evaluasi.

Diperlukan
pula pengaturan tentang pelaksanaan program/kegiatan ketahanan pangan yang akan
dilaksanakan bisa berupa Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Program/Kegiatan
Ketanahan Pangan di Desa yang bersangkutan (program stategis yang akan
dikembangkan) atau yang lebih teknis melalui Peraturan Kepala Desa (skema
pelaksanaan rinci) hingga Keputusan Kepala Desa untuk ketentuan yang bersifat bersifat
konkrit, individual, dan final (pelaksana kegiatan, keluarga pensasaran atau
keluarga penerima manfaat).

Yang
perlu diingar bahwa, beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan
program/kegiatan ketahanan pangan ini, untuk:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari
hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa.

2. Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga
masyarakat Desa.

3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam,
bergizi seimbang, aman (dalam istilah familiar disebut B2SA), higienis,
bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,
serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

4. Mengendalikan inflasi dan mitigasi dampak
inflasi daerah pada tingkat Desa (red. Permendesa PDTT Nomor 97 Tahun 2022).

Jika
beberapa kondisi tersbut dapat dicapai, maka secara agregat dapat
mengakselerasi pencapaian SDGs Desa beberapa goal sekaligus.

Terdapat tiga pendekatan yang ditawarkan dalam memotret kondisi ketahanan pangan di Desa untuk memudahkan Desa dalam menyusun perencanaan.

INI LANGKAH-LANGKAH DESA MENYUSUN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN KETAHANAN PANGAN  DI DESA

Researcher Public Policy Universitas Muara Bungo

Barangkali memang benar yang diungkapkan Prof. Dr. M.
Zaim, M.Hum selaku President of the Association of Community Service Lecturs of
Indonesia dalam
kesempatan tidak lama ini yang diikuti penulis pada kegiatan The 1St
International Conference On Research And Development. Prof.Dr. M. Zaim, M berkata kepada para dosen bahwa, “Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban bagi Dosen. 

Asosiasi Dosen
Pengabdian Kepada Masyarakat Seluruh Indonesia (ADPI) merupakan Asosiasi
pemersatu di pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan profesionalisme
dosen. Visi ADPI adalah menjadi yang terbesar asosiasi di Asia Tenggara dalam
bidang pengabdian masyarakat dan berbasis peningkatan profesionalisme tentang
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejauh ini, keanggotaan ADPI
telah mencakup 32 provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Papua, yang pusat
pengelolaannya berada di Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya cabang ada di
setiap provinsi.

Dosen yang hanya mengajar, barang tentu masih sebatas pekerja keras saja.
Ia hanya menunaikan tugas pengajar. Memeras segalanya untuk menghadapi
mahasiswa di kelas. Sudah sampai itu saja. Apakah itu salah? Tentu tidak salah.
Namun, dosen sebagai ‘masyarakat’ perguruan tinggi (PT) mengemban tugas
menunaikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen&nbsp; tidak bertugas sebagai
pengajar saja, ia juga harus melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat.

Pertama, dosen melakukan pendidikan/pengajaran. Kedua, penelitian dilakukan
untuk menemukan atau membuktikan segala sesuatu secara ilmiah. Ketiga,
pengabdian dilakukan untuk menerapkan ilmu kepada masyarakat lebih luas. Ketiga
dharma tersebut jika sudah dilaksanakan, maka lengkap sudah kewajiban, tugas
hidup, dan kebajikan sebagai dosen. Namun setelah diselami oleh berbagai PT di
negeri ini, tiga dharma itu saja&nbsp;ternyata belum cukup untuk menciptakan pendidikan
yang lebih baik.&nbsp;Ada dharma keempat yang perlu ditambahkan oleh berbagai
PT atas dasar karakternya masing-masing. 

Misalnya PT agama menambahkan&nbsp;dharma&nbsp;pengembangan yang bersumber pada
kitab suci agama tertentu,&nbsp;PT&nbsp;berbasis&nbsp;kewirausahaan diterapkan
dharma kewirausahaan,&nbsp;PT&nbsp;berbasis pendidikan menambahkan&nbsp;dharma
peneladanan, kebudayaan dan lain sebagainya.&nbsp;

Barang tentu, terkait dasar
dan latar belakang dari&nbsp;PT, melalui dharma keempat mahasiswa beserta
segenap masyarakat kampus digiring melalui mata kuliah dan aktivitas-aktivitas
tertentu untuk mewujudkan visi-misi kampus dengan karakternya
masing-masing.&nbsp;Dengan masih bertumpu pada pendidikan sebagai ikhtiar
memanusiakan manusia. Mewujudkan manusia sebagai kaum yang unggul dan terpelajar.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) menjadi
tanggungjawab para dosen sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat di perguruan
tinggi merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan
ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48. 

Tujuan pengabdian
kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah Melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Mengembangkan model
pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan kapasitas pengabdian
kepada masyarakat, Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan,
tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun
tidak langsung,
Melakukan kegiatan yang
mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik,
sosial, dan budaya; dan Melakukan alih teknologi, ilmu, dan
seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender
dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Peran Lingkungan Akademis Menuju Center Of Excellence

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam
suatu sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi. Kompetensi tenaga pendidik,
khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen
dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

Peran, tugas, dan tanggung jawab dosen sangat
penting dalam mewujudkan tujuan Pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi
kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maji, adil, Makmur, dan
beradab. 

Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis
tersebut, diperlukan dosen yang professional.Tugas utama dosen adalah
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja yang ideal,
kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
sebagaimana yang ditunjukan dalam kegiatan professional dosen. Untuk menjamin
pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam
peraturan perindang-undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu
tertentu.

Membangun profesionalisme sehingga memiliki
kompetensi yang maksimal, perlu adanya evaluasi beban kerja. Evaluasi dosen
tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dosen tersebut bertujuan
untuk meningkatkan professional dosen dalam melaksanakan tugas, meningkatkan
proses dan hasil Pendidikan, menilai akuntabilitas kinerja dosen di Perguran
Tinggi, meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang Perguran Tinggi dan
mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan nasioanl. Pendidikan yang dimiliki
para dosen menjadi sumber ilmu untuk melakukan penelitian dan kemudian
diaplikasikan terhadap masyarakat. Sebab, berbagai penelitian yang dihasilkan
baik jurnal maupun buku ujungnya dapat meningkatkan kerier dan kesejahteraan dosen.

Lingkungan akademis menjadi tulang punggung perkembangan pendidikan. PT
berperan sepenuhnya dalam pengokohan mutu pendidikan sesuai dengan visi-misinya
guna mencetak sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, unggul, berbudi luhur
dan melek iptek. Jika perguruan tinggi diibaratkan sebagai sebuah kereta api,
maka para dosen merupakan segenap gerbong yang memuat mahasiswa. Setelah dosen
mampu menunaikan tri dharma, maka dosen perlu meneladankan. Dharma peneladanan
tentu menjadi keutamaan dari dharma-dharma lainnya.

Apa guna pengajaran tanpa peneladanan, apa guna penelitian tanpa
peneladanan, dan apa pula guna pengabdian tanpa peneladanan. Segala dharma itu
bermuara pada peneladanan. Bahkan tidak berarti apa-apa nilai dharma
kewirausahaan, pendidikan, kebudayaan, moral dan dharma keagamaan jika tanpa
ada langkah peneladaan. Dharma peneladanan mengontrol mana yang patut ditiru
atau yang baik untuk dicontoh dan mana yang tidak patut. Mengenai ketekunan
belajar, prestasi, moral, nilai-nilai kebudayaan, agama dan kebaikan-kebaikan
lain yang tentunya menjadi peneladanan yang baik.

Barangkali, sampai saat ini masyarakat kita masih yakin dengan pembelajaran
melalui contoh. Segala sesuatu akan lebih mudah dipahami jika disampaikan
melalui contoh. Barang tentu secara sederhana dapat disimpulkan, seseorang yang
ingin pandai menulis, maka harus membaca karya-karya tulis. Seseorang yang
ingin pandai berbicara, tentunya harus menjadi pendengar yang baik.

Dalam hal ini, PT memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap
generasi muda yang merupakan penentu masa depan bangsa. Jika generasi muda
berkualitas rendah atau lemah dalam hal fisik maupun mental, maka dapat
dipastikan suatu bangsa akan stagnan atau bahkan hancur dengan sendirinya.
Mereka akan kebingungan ketika berhadapan dengan bangsa lain terkait kompetisi
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, politik, keamanan,
prestasi olahraga, kekayaan budaya, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika suatu
bangsa ditopang oleh generasi bangsa yang kuat dalam hal ilmu pengetahuan dan
teknologi, maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang berwibawa, berdikari,
berdaulat, dan tentunya akan siap menghadapi persaingan global dengan
bangsa-bangsa lain.

Dengan menaruh harapan besar melalui sebuah peneladanan, perguruan tinggi
akan melahirkan generasi unggul yang mampu bersaing pada masa yang akan datang.
Generasi pencipta, pemberi, dan penjaga makna kehidupan. Bukan menjadi generasi
semacam yang dialami Sisifus dalam mitologi Yunani. Sisifus yang terus menerus
mendorong sebuah batu besar sampai ke puncak sebuah gunung. Lalu dari puncak
gunung, batu itu akan jatuh ke bawah oleh beratnya sendiri.

Sisifus dikutuk untuk selama-lamanya mengulangi tugas yang sia-sia.
Berulang kali begitu. Mendorong batu ke puncak gunung, namun pada akhirnya batu
itu bergulir jatuh kembali.

Dosen yang hanya mengajar, barang tentu masih sebatas pekerja keras saja. Ia hanya menunaikan tugas pengajar. Memeras segalanya untuk menghadapi mahasiswa.

FOKUS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MENUJU CENTRE OF EXCELLENCE

BUNGO, akademicanews.com, Tim Akademica News berkesempatan mewawancarai salah satu pendamping desa terbaik nasional, Acep Sopandi berbincang-bincang mengenai tindak lanjut dari seminar yang digagas Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo untuk merancang program yang akan di jalankan di desa.

Alumni Universitas Muara Bungo yang sempat menjadi pemateri seminar nasional ketahanan pangan pada 6 maret 2023 yang lalu ini, awalnya menjelaskan sesungguhnya ada beberapa permasalahan dan kesulitan yang dihadapi desa dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan selama ini.

Narasumber yang menyampaikan materi seminar berjudul “Simulasi Penyusunan Program Ketahanan Pangan di Desa” ini mengatakan bahwa disaat desa menyusun program seharusnya memiliki panduan. Panduan tersebut bukan hanya dari kementerian saja, melainkan perlu diterbitkan juga panduan dari pemerintah daerah.

“Kita tidak tahu apakah selama ini ada apa tidak perdanya. Selama pencarian yang saya lakukan belum ketemu perda ketahanan pangan. Yang ada hanya Perda tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo. Sedangkan perda ketahanan pangan itu sebenarnya miniatur sebuah kebijakan strategis yang harus dikelola oleh dinas ketahanan pangan, dinas TPH, dinas peternakan dan perikanan, yang nanti sampai ke level mikronya di desa”, Ujar Acep.

Permasalahan tidak adanya Perda, menjadi hambatan program ketahanan pangan tidak tercapai sesuai perencanaan pemerintah selama ini. Awal dilaksanakannya program ketahanan pangan di desa yaitu pada tahun 2021, dimana ketentuannya tertuang dalam Peraturan Presiden 104 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022, berbunyi bahwa program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit dua puluh persen dari anggaran Dana Desa.

“Dalam praktinya, menyusun program ketahanan pangan di desa tidaklah mudah, rata-rata pada ini bingung. Bingung mau mengacu ke mana. Perda ketahanan pangan tidak ada, dicari RPJM kita bingungkan? RPJM ketika bicara sektor komoditi hanya pada pengembangan ini, pengembangan itu, hanya itu. Akhirnya desa membuat programnya sendiri-sendiri, yang penting dibuat, mau berjalan silahkan, dan mau dilanjutkan terserah, sudah selesai, yang penting tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”, Pungkas Acep diiringi jeda sepersekian detik.

Terbitnya Kepmendesa, PDTT nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa alih-alih dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, ternyata belum bisa dilaksanakan dikarenakan APBDes telah disahkan dan bahkan telah dilaksanakan dalam kurun waktu regulasi tersebut disahkan. Selama ini Kepmendesa menjadi acuan selama perda belum ada, dan bersifat hanya menilai kondisi ketahanan pangan di desa lalu memberi pilihan kegiatan apa yang dapat dilakukan di tiap-tiap desa.

Kepmendes dengan bunyi butir bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ke-tiga se Asia Tenggara (Global Hunger Index 2021), tidak menjelaskan penyelarasan kebijakan ketahanan pangan ditingkat daerah dan kebijakan serta wewenang desa ternyata juga menjadi kendala dalam penerjemahan kebijakan yang diambil ditingkat daerah khusunya desa.

“Tapi, minimal terbantulah dengan adanya Kepmendes tersebut. Setidaknya kita punya acuan, soalnya waktu dulu sebelum ada Kepmendes banyak yang salah kaprah. Ada oknum pemangku kebijakan yang kurang memahami, dia menganggap dalam PMK 190 tahun 2021, program ketahanan pangan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Sehingga apapun yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, semua diamini.  Termasuk pembibitan kelapa sawit juga diamini. Namun dicegah oleh pendamping, loh iyakan? Sawit itu bukan pangan, ya mana bisalah, apalagi jika dikaitkan dengan tujuan program ketahanan pangan itu sendiri. Jadi untuk menuju ketahanan pangan dan gizi seimbang di desa tidak bisa tercapai kalau seperti ini, penurunan stunting tidak ada, pemberdayaan ekonomi? cuma tidak tahu pemberdayaan ekonomi yang mana dan untuk siapa”, Ujar Acep.

Peraturan Menteri Keuangan 190 Tahun 2021 terkait kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani, Pemerintah Desa mengalokasi dana desa dengan melakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik dan potensi desa akhirnya membuat beberapa desa saat itu salah menerjemahkannya. Akhirnya desa tidak siap melaksanakan langkah-langkah pencegahan krisis pangan maupun stunting seperti yang dicanangkan pemerintah itu sendiri.

“Ada persepsi ini, bangun jalan ke kebun sawit, membangun jalan ke kebun karet, mentang-mentang infrastruktur diperbolehkan. Infrastruktur ke kebun sawit ke kebun karet. Lalu mentang-mentang berkaitan dengan hewani diperbolehkan beli sapi untuk digaduhkan, itu pemberdayaan ekonomi namanuya. Sedangkan ketahanan pangan itu adalah program direct, yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat”, Ia menambahkan.

Penerima penghargaan Tenaga Pendamping Profesional dari Kementerian Desa ini, telah melihat seluk-beluk permasalahan desa secara detail selama bertahun-tahun dan menaruh harapan besar dari seminar nasional ketahanan pangan akan lahir perda yang mengatur tentang kegiatan ketahanan pangan di desa. Ia menyarankan bahwa perda tersebut dapat dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak seperti perguruan tinggi.

“Perda inikan tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja karena berkaitan dengan pemetaan yang mengakomodir gagasan-gagasan. Kita berharap perguruan tinggi seperti Universitas Muara Bungo bisa ikut di situ. Desa menjalankan program, pemerintah daerah bisa memonitor. Selama inikan tidak seperti itu, kita bekerja sendiri-sendiri dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan masyarakat mengelola dana sekian besar, yang kalau dihitung akumulasinya dari 141 desa, seumur hidup Kabupaten Bungo belum pernah melaksanakan program ketahanan pangan dua puluh tiga miliar lebih. Kalau anggaran sebesar itu dikelola oleh desa-desa dengan program tepat sasaran itu secara agregat dalam 141 desa ini akan menjadi keberhasilan Pemda”, Tegas Acep.

MINTA KESERIUSAN RIO/KEPALA DESA MENGEMBANGKAN BUMDES

Disatu sisi, kehadiran Acep Sopandi, yang juga penerima penghargaan Peringkat Tiga Tenaga Pendamping Profesional Inspiratif nasional dari Kementerian Desa PDTT tahun 2022 yang juga penerima penghargaan peserta terbaik nasional pada pelatihan peningkatan kapasitas P3PD 2022 lalu ini pada seminar nasional, tak luput menjadi pembahasan menarik yang ingin digali lebih mendalam oleh Tim Akademica News. Apa yang ingin dijelaskan pria yang juga merupakan dosen di Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo tersebut tentang membangun desa melalui bantuan dan program pemerintah pusat?

Ketika ditanya, bagaimana pendapatnya tentang apa yang disampaikan Rektor Universitas Muara Bungo bahwa sedikit sekali BUMDes di Kabupaten Bungo yang sudah berbadan hukum, bahkan jumlahnya kurang dari 10% dari total Desa di Kabupaten Bungo. Acep Sopandi mengiyakan. “Bahwa banyak kendala yang dihadapi dalam memproses badan hukum. Bukan hanya soal sekedar pemrosesan dokumen syarat terbitnya sertifikat badan hukum saja, namun lebih jauh, persoalan yang paling banyak adalah persoalan internal BUMDesnya dan kurang seriusnya pemangku kebijakan menyelesaikan persoalan BUMDesa. Kalau memproses dokumen seperti Perdes, Agaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja mudah kok. Tidak lama,” Unjarnya. Ia melanjutkan, “Pertanyannya, sudah selesai belum rumah tangga (internal) BUMDesnya itu sendiri?”. Nah, ini yang paling penting dan ini pula yang paling menghambat.

Lebih jauh, soal bagaimana support Kemendesa PDTT dalam mengembangkan BUMDes. “Ya, Kemendesa PDTT kan punya tangan-tangan sampai ke level Desa dengan adanya pendamping desa. Namun lagi-lagi pendamping desa bisa berbuat apa ketika sudah mendorong, memfasilitasi, mengasistensi, bahkan sampai ikut terjun membantu (kalau dalam istilah orang sini mandi kudo/kuda), kalau aktor-aktornya kurang serius”. Dan disisi lain, Kemendesa PDTT juga ada memberikan bantuan pengembangan BUMDesa setiap tahun, namun kan tidak bisa semua BUMDes mendapatkannya, karena anggarannya juga terbatas. Disamping anggaran terbatas, Kemendes PDTT juga sangat berhati-hati dalam menentukan BUMDes yang akan mendapatkan bantuan. Diantara beberapa syarat, paling penting adalah BUMDesa berbadan hukum, usahanya berjalan (progresif), dan mampu menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam mengelola bantuan. Itupun juga harus diajukan melalui proposal. Acep menyebutkan ada tiga desa yang ia ketahui, BUMDesnya mendapat bantuan modal diantaranya yakni: BUMDesma (BUMDes bersama) di Bathin III Ulu, BUMDes Sido Mukti di Desa Karya Harapan Mukti Pelepat Ilir, dan satu lagi BUMDes di Desa Purwobakti. 

“BUMDes itu terbentuk sesuai kebutuhan desa masing-masing, tidak semata-mata mereka mengharapkan bantuan dari pusat. Contoh, desa ini butuh BUMDes yang didasari adanya peluang usaha yang dilakukan apakah itu peluang menambah untuk PADes, peluang untuk melayani masyarakat, bentuklah BUMDes. Setalah dibentuk BUMDes lalu kemudian nanti berbadan hukum, peluang itu nanti akan muncul sendiri seiring berjalannya waktu. Dan PMD biasanya akan diberi tahu oleh kemendesa untuk menilai BUMDes yang mana bisa menjalankannya”. Jelas Acep Sopandi.

BUMDes sejatinya dibentuk secara mandiri oleh desa, Acep Sopandi menekankan. Bantuan dari berbagai pihak pemerintah di pusat dapat diajukan ketika BUMDes telah terbentuk dan berjalan. BUMDes-BUMDes yang terbentuk dan berjalan baik, bisa mendapatkan bantuan sesuai kriteria, serta Dinas PMD memilih berdasarkan progres perkembangannya. Bantuan pemerintah pusat tidak memiliki kaitan dalam pembentukan awal BUMDes, namun bantuan dari pemeritah pusat tersebut merupakan stimulan untuk perkembangan usaha BUMDes kedepannya.

Menurut perkembangan selama ini, Acep Sopandi sebagai pendamping desa di Kecamatan Pelepat Ilir memaparkan bahwa, secara progres BUMDes di Pelepat Ilir menjadi gambaran usaha desanya telah berjalan baik.

“Yang sudah kelihatan progresnya bagus, sepengetahuan saya untuk di Kecamatan Pelepat Ilir, yaitu di desa Karya Harapan Mukti. Di desa Tirta Mulya kemarin bagus tapi kemudian sedikit tersendat usahanya. Kalau di Kecamatan lain saya kurang memahami, karena bukan wilayah dampingan saya.” Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya, salah satunya akibat pandemi COVID-19. Intinya, di Pelepat Ilir yang bagus ada satu, yang lain ada juga tapi mereka usahanya simpan pinjam. Usaha ini harus dikaji ulang, kerena dalam ketentuannya, usaha bisnis keuangan harus berbentuk lembaga keuangan seperti Bank, Lembaga Keuangan Mikro, dan sebagainya (red. Peraturan BPS tentang KBLI). Sehingga, ketika ingin dipertahankan, dia berbentuk unit usaha (mutlak berbadan hukum) yang mendapatkan pengawasan langsung OJK”, Jelas Pria yang akrab dipanggil Mas/Kang Acep ini.

Perbincangan menarik mengenai topik BUMDes ini membawa Tim Akademica News penasaran mengapa ada banyak BUMDes di desa yang tidak berjalan alih-alih berkembang. Mencoba mengulik lebih jauh, Mas Acep yang telah beberapa tahun mendampingi desa ini hanya menanggapi dengan santai bahwa masalah keseriusan dari pemangku kebijakan utamanya yang ada di desa menjadi faktor utama badan usaha milik desa yang menyerupai BUMD dan BUMN ini tidak berkembang.

“Keseriusan. Ada beberapa pengurus dan pemerintah desa datang ke saya dan saya langsung terus terang, BUMDes ini tidak akan berjalan kalau tidak ada keseriusan dari Rionya (Red-Kades). Keseriusan yang saya maksud itu pertama, Rio tidak menfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kedua, Rio memang betul-betul mengurus BUMDes ini supaya berkembang. Dibina pengelolanya, ketika akan menjalankan usaha dipelajari sama-sama, buat rencana bisnis dipelajari sama-sama. Permodalankan nanti muaranya antara Rio dengan BPD bersama unsur masyarakat melalui musyawarah desa. Intinya, keseriusan itu terlihat dengan komitmen yang terukur”, Ujarnya.

Menggambarkan kondisi BUMDes yang tidak berjalan tersebut, Acep Sopandi menyebut penelitian yang pernah dilakukan salah satu peneliti di Universitas Muara Bungo, Mulia Jaya, yang sempat melakukan survey BUMDes Se-Provinsi Jambi. Penelitian terkait faktor utama perkembangan BUMDes yang dijadikan thesis tersebut menjadi dasar Acep Sopandi memberi alasan kuat ia dapat mengidentifikasi penyebab yang dijelaskannya.

Modal BUMDes bisa menggunakan Anggaran yang bersumber dari Dana Desa dan lainnya, pada dasarnya yakni dibentuk lalu suntik modal. Semua rangkaian seperti membaca kebutuhan, membaca peluang, membuat perencanaan usaha adalah bagian dari langkah pembentukan didukung dengan modal awal. Modal awal tersebut bisa didapat dari mana saja, baik dari itu dari DD, ADD ataupun dari mana saja dan tidak menutup kemungkinan jika ada investasi dari masyarakat. Acep mengatakan bahwa rata-rata pembentukan BUMDes bersumber dari DD karena anggarannya dianggap paling memadai, ia menyebutkan estimasi nilainya beragam mulai dari lima puluh juta, seratus juta, hingga empat ratus juta rupiah. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan Desa.

Pria yang sempat menjadi salah satu pembicara di acara Konferensi Internasional Pertama Pemberdayaan Masyarakat – The 1st International Conference on Empowerment of Rural Communities (ICERC) yang diselenggarakan BPSDM Kemendesa PDTT pada November 2022 lalu ini mengharapkan ada beberapa capaian dan kesepakatan sebagai tindak lanjut dari seminar ketahanan pangan. Selain terjalin kolaborasi antar penggerak masyarakat guna mengembangkan potensi masyarakat desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, ada wujud nyata berupa kerjasama kegiatan.

DARI PERSOALAN IJAZAH, GAJI, HINGGA DATA EMIS, ANDRIANSYAH: KITA BERGERAK BERSAMA-SAMA

PERTANYAKAN IJAZAH MADIN SEBAGAI SYARAT MELANJUTKAN PENDIDIKAN, WARGA PELEPAT ILIR MENGADU KE YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI MUARA BUNGO

INI LANGKAH-LANGKAH DESA MENYUSUN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA

FOKUS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MENUJU CENTRE OF EXCELLENCE

ADA KESULITAN DESA MENJALANKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA